Pambudi HS (2010) Masyarakat sipil dan dinamika politik: Studi terhadap gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta 1998-2004. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Pichardo NA (1997) New social movements: A critical re-view. Annual Review Sociology 23:441. Porta DD & Diani M (1999) Social Movements: An Introduction. Oxford: Blackwell Tjahjono AF, Mashud M, & Suaedi F (2022) Implementation of social capital for multipurpose cooperative autonomy. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 35 (1):44-57. Vol. 35 No. 2 (2022): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. This issue has been available online since 08 June 2022 for the regular issue of June 2022. All Articles from this issue were authored/co-authored by 27 Authors from 13 Universities in 5 Countries (Tanzania, Sydney, Philippines, Nigeria, and Indonesia).
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 33 (2), 162-173, 2020. 15: 2020: Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial Di
JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK. Volume 21, Nomor 2:115-130 Orientasi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik Budi Prasetyo[1] Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga Abstract This research is based on the following ideas: First, in the formulation of pubic policy it is necessary to take the orientation and interest of all actors who are involved as stakeholders of the

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No.4, tahun 2013, hal. 227-242 229 dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; (e) Parisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan; (f) Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat; (g) Partisipasi

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th. XX, No. 1, Januari-Maret 2007, 11-21 sosial penggunaan istilah ini dibedakan dengan istilah status sosial. Dalam studi-studi sosiologi kontemporer, istilah status sosial dikaitkan dengan istilah peran (role), di mana kedua istilah tersebut memiliki hubungan yang bersifat ko-eksistensial (Beteille, 1977).
"Kebudayaan mengandung pola perilaku sosial masyarakat dan politik merupakan salah satu bagian dalam dinamika kebudayaan. Sehingga pengembangan budaya diharapkan mampu mempengaruhi pembangunan politik menjadi lebih baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Gerakan Budaya dan Partai Politik yang
Liddle (2021) mengungkapkan, hubungan antara partai politik dengan masyarakat adalah hubungan interasi. Kedua pihak terlibat dalam membangun pemahaman bersama. Hal ini perlu dilakukan karena partai politik dan masyarakat memiliki kerangka berfikir yang berbeda. Komunikasi dua arah membutuhkan proses sense-giving dan sensemaking Mangan et al h61t.
  • labh62s0pk.pages.dev/500
  • labh62s0pk.pages.dev/750
  • labh62s0pk.pages.dev/680
  • labh62s0pk.pages.dev/653
  • labh62s0pk.pages.dev/53
  • labh62s0pk.pages.dev/157
  • labh62s0pk.pages.dev/648
  • labh62s0pk.pages.dev/444
  • labh62s0pk.pages.dev/637
  • labh62s0pk.pages.dev/820
  • labh62s0pk.pages.dev/352
  • labh62s0pk.pages.dev/539
  • labh62s0pk.pages.dev/951
  • labh62s0pk.pages.dev/487
  • labh62s0pk.pages.dev/173

    • masyarakat kebudayaan dan politik